Didalam peraturan Hak Cipta ada beberapa hak yang didapatkan oleh seseorang atau beberapa orang yang secara hukum telah menjadi pemegang Hak Cipta, yaitu Hak Ekslusif, Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak Ekslusif dalam hal ini, bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemilik hak cipta.
Sedangkan Hak Ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk yang terkait, misalnya menjula barang yang telah diciptakan. Dan untuk hak moral sendiri adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Artinya, secara moral ciptaan tersebut tidak boleh ada yang merusak ataupun mengubahnya dengan apapun, tanpa sepengetahuan dan sepertujuan sang penciptanya. Misalnya, pencantuman nama pada setiap benda atau ciptaan dari pencipta, walaupun ciptaannya itu telah dijual kepada pihak lain.
Hukuman atau sanksi yang diberikan bagi pelanggar Hak Cipta, adalah tuntutan hukuman pidana. atau juga gugatan perdata jika dengan sengaja dan tanpa memproduksi, tanpa hak meniru / menyalin, menerbitkan / menyiarkan, memperdagangkan / mengedarkan atau tanpa hak menjual hasil karya orang lain atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta (produk-produk bajakan), maka akan dikenakan tidak pidana yang dikenakan sanksi-sanksi pidana.
Menurut Pasal 72 UU Hak Cipta bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar Hak Cipta Orang lain, dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah). Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
Contoh pelanggaran Hak Cipta, dalam hal ini pelanggaran hak cipta didunia internet, yaitu seseorang yang tanpa izin membuat situs penyanyi-penyanyi terkenal yang berisikan lagu-lagu dan liriknya, foto dan cover album dari penyanyi-penyanyi tersebut. Contohnya, Bulan Mei Tahun 1997 Grup music asal Inggris, Oasis mununtut ratusan situs internet yang tidak resmi yang telah memuat foto-foto, lagu-lagu beserta lirik dan video klipnya. Alasan yang digunakan oleh grup musik tersebut dapat menimbulkan peluang terjadinya pembuatan poster atau CD yang dilakukan pihak lain tanpa izin. Kasus lain terjadi di Australia, dimana AMCOS (The Australlian Mechanical Copyright Owners Society) dan AMPAL (The Australian Music Publishers Association Ltd) telah menghentikan pelanggaran Hak Cipta di internet yang dilakukan oleh mahasiswa di Monash University. Pelanggaran tersebut terjadi karena para Mahasiswa dengan tanpa izin membuat sebuah situs internet yang berisiskan lagu-lagu Top 40 yang popular sejak tahun 1989 (Angela Bowne, 1997:142) dalam Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar, Lindsey T dkk.
Namun, saat ini share (membagi) suatu berita oleh situs berita sudah merupakan sebuah nilai yang akan menaikan jumlah kunjungan ke situs berita itu sendiri, yang secara tidak langsung share (membagi) berita ini akan meniakan Page Rank situs berita dan mendatangkan pemasang iklan bagi situs berita itu sendiri. Misalnya, beberapa situs berita terkenal di Indonesia menyediakan share beritanya melalui facebook, twitter, lintasberita.com dan lain-lain. Maka, share ini secara tidak langsung telah mengijinkan orang lain untuk berbagi berita melalui media-media tersebut dengan syarat mencantumkkan sumber berita resminya. Maka, dalam kasus ini Hak Cipta sebuah berita telah diizinkan oleh pemilik situs berita untuk di share melalui media-media lain asalkan sumber berita tersebut dicantumkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 c UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana : “Tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta pengambilan berita actual (berita yang diumumkan dalam waktu 1 x 24 jam sejak pertama kali diumumkan) baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga penyiaran, dan Surat Kabar atau sumber sejenis lainnya, dengan ketentuan sumbernya harus dicantumkan dengan lengkap”.
0 komentar:
Posting Komentar